Contact Whatsapp081287919141

Perjanjian Kawin Pisah Harta (Prenuptial dan Postnuptial) antara WNI dengan WNA

Ditulis oleh Administrator pada Jumat, 22 Juni 2018 | Dilihat 1414kali
Perjanjian Kawin Pisah Harta (Prenuptial dan Postnuptial) antara WNI dengan WNA

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, suatu Perjanjian Kawindapat mengatur antara lain tentang pemisahan atas Harta Bersama.

Harta Bersama adalah setiap harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. (*untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang termasuk dalam Harta Bersama, silahkan baca artikel berikut ini: Pengertian Harta Bersama).

Bagi pasangan kawin campur (mixed-marriage couples), yaitu pernikahan antara WNI dengan WNA, alangkah baiknya bila mereka telah membuatPerjanjian Kawin Pisah Harta sebelumnya.

Hal tersebut sangatlah disarankankarena menurut hukum yang berlaku dan berdasarkan pengalaman praktek di lapangan, seorang WNI yang memutuskan menikah dengan WNA dapat kehilangan hak-haknya sebagai WNI. Dia menjadi seakan-akan bukanlah WNI sepenuhnya.

Hak dasar yang dapat hilang antara lain hak kepemilikan atas tanah, dimana WNI tersebut tidak dapat memiliki hak yang tertinggi dan terpenuh atas tanah di Indonesia, yaitu Hak Milik. Sehingga apabila dia telah memiliki tanah dengan status SHM maka diwajibkanuntuk melepaskannya atau menurunkan status kepemilikannya. Hal ini berkaitan dengan salah satu asas atau prinsip dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, yaitu asas nasionalitas.

Oleh karenanya, satu-satunya cara agar WNI yang menikah dengan WNA tetap dapat memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia adalah dengan melakukan pemisahan terhadap Harta Bersama.

Pemisahan terhadap Harta Bersama harus dituangkan dalam Perjanjian Kawin yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan berbahasa Indonesia serta memenuhi persyaratan prosedural lainnya.

Tidak perlu kuatir apabila pasangankawin campur (mixed-marriage couples) tersebut telah terlanjur menikah tanpa membuat Perjanjian Kawin Pisah Harta sebelumnya, karena saat ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia("MK") telah membuat suatu perubahan yang sangat berarti bagi hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diputuskan pada tanggal 21 Maret 2016 dan diucapkan dalam Sidang Pleno pada tanggal 27 Oktober 2016, MK membolehkan dibuatnya Perjanjian Kawinpada waktu,sebelum dilangsungkan, atauselama dalam ikatan perkawinan.

Artinya, pasangan suami isteri yang pada waktu sebelum menikah belum membuat Perjanjian Kawin (Prenuptial), kini diperbolehkan membuatnya pasca menikah (Postnuptial). Karena berdasarkan Putusan MK tersebut di atas,Perjanjian Kawin dapat dibuatpada waktu,sebelum dilangsungkan, atauselama dalam ikatan perkawinan.

Sebagaiprofesional yang mempunyai spesialisasi keahlian antara lain di bidang Hukum Perkawinan (Marriage Lawyer), kami kerap diminta untuk memberikan nasihat-nasihat hukum sehubungan pelaksanaan Postnuptial Agreement di Indonesia dan implikasinya. Kami pun kerapkali ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan mengawasisecara langsung proses pembuatan dan keabsahanPostnuptial Agreementtersebut.

Untuk melihat Contoh Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Menikah (Postnuptial Agreement)yang kami urus dapat dilihat disini:Contoh Akta Perjanjian Kawin yang dibuat Setelah Menikah (Postnuptial Agreement).

********

Semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih.

PRAYOGO ADVOCATEN Law Office

pisah hartapostnuptial di Indonesiaprenuptialperjanjian kawinpisah harta setelah menikah

pengacara pisah harta

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Login Member

Lupa Password Daftar Gratis

Tentang Kami

Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung di PRAYOGO ADVOCATEN Law Office telah secara kreatif menyelesaikan berbagai sengketa dan isu hukum yang terjadi di ... Lihat selengkapnya
  • Main Office: Cik9 Building, Jl. Cikini Raya No. 9, Menteng, Jakarta Pusat 10330 - Indonesia
  • Representative Office Jakarta Barat: Ruko TPU JOGLO No. 1-E3, Jalan Palem Raya, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11640
  • Representative Office Bogor: Pajajaran Regency Blok i No. 5, Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor 16144
  • (021) 22959150; (0251) 8571252
  • 0812-8791-9141
  • legal@prayogoadvocaten.com
Developed by Naevaweb.com