Contact Whatsapp081287919141

Perjanjian Pisah Harta antara WNI dengan WNA (Prenuptial dan Postnuptial)

Ditulis oleh Administrator pada Jumat, 22 Juni 2018 | Dilihat 2180kali
Perjanjian Pisah Harta antara WNI dengan WNA (Prenuptial dan Postnuptial)

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, suatu Perjanjian Kawin dapat mengatur antara lain tentang pemisahan atas Harta Bersama.

Harta Bersama adalah setiap harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. (*untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang termasuk dalam Harta Bersama, silahkan baca artikel berikut ini: Pengertian Harta Bersama).

Bagi pasangan kawin campur (mixed-marriage couples), yaitu pernikahan antara WNI dengan WNA, alangkah baiknya bila mereka telah membuatPerjanjian Kawin Pisah Harta sebelumnya.

Hal tersebut sangatlah disarankan karena menurut hukum yang berlaku dan berdasarkan pengalaman praktek di lapangan, seorang WNI yang memutuskan menikah dengan WNA dapat kehilangan hak-haknya sebagai WNI. Dia menjadi seakan-akan bukanlah WNI sepenuhnya.

Hak dasar yang dapat hilang antara lain hak kepemilikan atas tanah, dimana WNI tersebut tidak dapat memiliki hak yang tertinggi dan terpenuh atas tanah di Indonesia, yaitu Hak Milik. Sehingga apabila dia telah memiliki tanah dengan status SHM maka diwajibkanuntuk melepaskannya atau menurunkan status kepemilikannya. Hal ini berkaitan dengan salah satu asas atau prinsip dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, yaitu asas nasionalitas.

Oleh karenanya, satu-satunya cara agar WNI yang menikah dengan WNA tetap dapat memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia adalah dengan melakukan pemisahan terhadap Harta Bersama.

Pemisahan terhadap Harta Bersama harus dituangkan dalam Perjanjian Kawin yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan berbahasa Indonesia serta memenuhi persyaratan prosedural lainnya.

Tidak perlu kuatir apabila pasangankawin campur (mixed-marriage couples) tersebut telah terlanjur menikah tanpa membuat Perjanjian Kawin Pisah Harta sebelumnya, karena saat ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia("MK") telah membuat suatu perubahan yang sangat berarti bagi hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diputuskan pada tanggal 21 Maret 2016 dan diucapkan dalam Sidang Pleno pada tanggal 27 Oktober 2016, MK membolehkan dibuatnya Perjanjian Kawinpada waktu,sebelum dilangsungkan, atauselama dalam ikatan perkawinan.

Artinya, pasangan suami isteri yang pada waktu sebelum menikah belum membuat Perjanjian Kawin (Prenuptial), kini diperbolehkan membuatnya pasca menikah (Postnuptial). Karena berdasarkan Putusan MK tersebut di atas,Perjanjian Kawin dapat dibuatpada waktu,sebelum dilangsungkan, atauselama dalam ikatan perkawinan.

Sebagaiprofesional yang mempunyai spesialisasi keahlian antara lain di bidang Hukum Perkawinan (Marriage Lawyer), kami kerap diminta untuk memberikan nasihat-nasihat hukum sehubungan pelaksanaan Postnuptial Agreement di Indonesia dan implikasinya. Kami pun kerapkali ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan mengawasisecara langsung proses pembuatan dan keabsahanPostnuptial Agreementtersebut.

Untuk melihat Contoh Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Menikah (Postnuptial Agreement)yang kami urus dapat dilihat disini:Contoh Akta Perjanjian Kawin yang dibuat Setelah Menikah (Postnuptial Agreement).

********

If you would like more information, or have a specific question you would like to discuss with the Firm, please send us an email to: office@psalawyers.com

Or simply contact us through:

Phone: (021) 3950-1581 Ext. 111

Office Mobile : 0812-8791-9141

You can also contact our official WhatsApp by simply click the image below:

Image result for logo whatsapp

 

Please connect with us on social media:

Disclaimer

Information contained in this article is intended as general information only. All informations contained on this website is not legal advice. It should not be construed as legal advice and should not be relied upon as such. No Client-Attorney Relationship arises as a result of accessing or reading the information contained in this website.

ContactingPRAYOGO ADVOCATEN Law Office(the Firm) through the website, by e-mail or other means does not create a Client-Attorney Relationship with the Firm or any lawyer of the Firm. Accordingly, the Firm will bear no liability to the user, in any form. Before forming a Client-Attorney Relationship, it is necessary to understand that the Firm determine whether any conflicts of interest exist and agree to the specific terms and conditions of the engagement, including honorarium arrangement. There are no representations or warranties made as to the accuracy or substantive adequacy of any information provided in this website.

Legislative changes and changes to the interpretation of existing laws necessitate legal advice. For information particular to your case situation, you should seek legal advice from an experienced lawyer in your jurisdiction. No action with regards to your particular circumstances should be taken until you have obtained legal advice. Reviewing this website should not be viewed as having sought professional advice, but rather as obtaining general information which should not be relied on.

Communications and information transmitted via email or over the internet is not a 100% secure medium, regardless of the steps taken to secure it, therefore you should be aware of security risks when contacting and sending confidential and personal information to the Firm using e-mail and other forms of electronic communication.

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Login Member

Lupa Password Daftar Gratis

Site Menu

 

Tentang Kami

  • TCC Batavia Tower One 6th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta Pusat 10220 - Indonesia.
  • (021) 39501581 Ext. 111
  • (021) 39501581
  • 0812-8791-9141
  • legal@prayogoadvocaten.com
Developed by Naevaweb.com